Email: Password:   Lupa Password?
HILANGNYA PENDIDIKAN KARAKTER, MARAKNYA KORUPSI
oleh Kimura Patar Tamba (Mahasiswa Universitas Negeri Medan) : 01-07-2010, Dibaca: 1624kali

Carut-marut kondisi Indonesia sangat menggerahkan kehidupan rakyat Indonesia. Rakyat yang masih terpuruk dalam kemiskinan semakin disibukkan oleh ulah pemangku jabatan baik di pemerintahan bahkan oleh wakil rakyat yang notabene adalah wakil aspirasi rakyat. Janji-janji yang dilontarkan oleh pemerintah bahkan oleh wakil rakyat sepertinya hanya sebatas mimpi di siang bolong, yang tak mungkin memberikan harapan. Hal ini membuat masyarakat menjadi skeptis akan perubahan dalam bangsa ini, kepercayaan kepada pemerintah pun semakin memudar.

Bangsa Indonesia  yang konon katanya adalah bangsa yang religius ternyata menjadi gudang korupsi. Hasil survei bisnis yang dirilis Political & Economic Risk Consultancy atau PERC menyebutkan Dalam survei tahun 2010, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara terkorup dengan mencetak skor 9,07 dari nilai 10. Angka ini naik dari 7,69 poin tahun lalu. Posisi kedua ditempati Kamboja, kemudian Vietnam, Filipina, Thailand, India, China, Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, Makao, Jepang, Amerika Serikat, Hongkong, Australia, dan Singapura sebagai negara yang paling bersih (bisniskeuangan.kompas.com).  Korupsi terjadi diberbagai bidang, juga diberbagai tempat bahkan Departemen Agama yang seharusnya menjadi contoh bagi  departemen-departemen yang lain ternyata menjadi tempat dimana korupsi paling besar terjadi.   Berbagai cara telah dilakukan yang paling nyata adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Walaupun sejauh ini KPK telah berhasil mengusut bahkan membuikan orang-orang yang melakukan korupsi baik pejabat pemerintah mau pun anggota DPR, tetapi KPK sepertinya belum bisa mencabut akar korupsi terbukti kasus korupsi tetap marak terjadi. Bahkan akhir-akhir ini KPK sedang mengalami konflik yang mengakibatkan menurunnya kinerja mereka. Yang menjadi permasalahannya adalah konflik yang terjadi malah diakibatkan oleh permasalahan tiap anggota KPK mulai dari kasus Antasari sampai kasus Bibit-Chandra. Sehingga KPK pun sepertinya malah disibukkan oleh urusan rumah tangga sendiri.

Seperti pembongkaran terhadap kasus korupsi sedang mengalami serangan balik dari orang-orang yang merasa tergangu oleh gerak-gerik pemberantasan korupsi.  Persoalan yang melanda para pimpinan KPK menjadi salah satu buktinya. Sementara KPK sibuk mengurusi persoalan pribadi, muncullah buka-bukaan yang diprakarsai oleh Susno Duadji. Nyanyian susno yang kian merdu membuka mata bangsa Indonesia bahwa oknum yang seharusnya menangkat genderang perang bagi korupsi ternyata melakukan praktek korupsi. Patut kita berikan standingapplaus akan nyanyian yang dikumandangkan oleh Susno agar nyanyian berikutnya tetap didendangkan olehnya maupun oleh orang lain. Namun, Berbagai tanggapan akan tindak-tanduk susno ini pun bermunculan mulai dari yang mendukung maupun yang mencerca. Bahkan akhir-akhir ini ada suara-suara yang membuat “nyanyian susno” tergangu. Melihat hal ini publik melontarkan opini bahwa menyuarakan kebenaran ternyata akan mendapat perlawanan yang keras.

Dari berbagai pemaparan di atas dapat kita lihat bahwa mental dan moral anak bangsa sudah rusak. Kalau boleh dikatakan- walaupun saya sangat bergumul mengatakannya- bahwa mental anak bangsa kita adalah mental korupsi. Membenahi persoalan korupsi dalam negeri ini sama dengan membenahi persoalan karakter bangsa Indonesia. 

Persoalan karakter bangsa sebenarnya sangat identik dengan persoalan pendidikan Indonesia. Karena dalam pendidikanlah karakter dan moral anak bangsa ditempah. Hanya perntanyaannya, apakah pendidikan sedang membangun karakter dan moral bangsa? Untuk menjawabnya mari kita perhatikan lebih dahulu keadaan pendidikan Indonesia.

Pendidikan yang tidak Mendidik

            Berbicara apa yang terjadi dalam pendidikan di Indonesia sepertinya kita akan lebih nyaman jika memulainya dengan topik yang masih hangat yaitu Ujian Nasional (UN). Sejak awal diberlakukannya UN memang sudah menuai kritik dari berbagai pihak. Bahkan pada tanggal 14 September 2009, Mahkamah Agung telah memenangkan gugatan warga Negara (citizen lawsuit), yaitu melarang pemerintah melaksanakan UN.

Namun pemerintah tetap kekeh melaksanakannya. Padahal dalam pelaksanaannya UN telah diwarnai oleh ketidakjujuran. Pasalnya, Komunitas Air Mata Guru (KAMG) melalui tim investigasinya menemukan sejumlah kecurangan salah satunya beredarnya soal secara bebas dan dijual dengan harga yang murah Rp100.000 per paket (Sumut Post, 23/3).  Persoalan lain yang menyangkut kejujuran UN antara lain (1) Ditemukannya soal bahasa Indonesia tertukar dengan bahasa Inggris di Bali; (2) Ditemukannya lembar jawaban UN yang rusak di Bali; (3) Jual beli soal UN yang belum diketahui asli atau palsu di Sumbar;; (4) ada guru mata pelajaran bahasa Indonesia ikut menjaga ujian bahasa Indonesia, padahal dalam standar operasional pelaksanaan, hal itu jelas-jelas dilarang; (7) Ada laporan yang masuk di posko pengaduan UNAS di Kemendiknas (Sumut Post, 23/3).

            Sebenarnya UN-pun telah mereduksi hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sidiknas disebutkan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.  Pendidikan sebagaimana dikatakan oleh UU tersebut adalah pendidikan yang holistik (menyeluruh), tidak hanya sebatas lulus UN, masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau pun sekadar prasyarat mencari kerja.

            Belum lama ini kita juga dihentakkan oleh kasus plagiat yang terjadi di dunia pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan yang seharusnya menjunjung tinggi kejujuran ternyata telah memberi contoh sebaliknya. Pendidikan yang seharusnya menghargai proses pembelajaran ternyata lebih menyukai sesuatu yang instan. Pendidikan yang bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang cinta akan negara, kenyataannya pendidikan tidak demikian, malah sebaliknya pendidikan menjadi tempat tumbuhnya kecurangan. Pembentukan karakter tidak lagi ditemukan bahkan yang ironinya malah menjadi tempat ditemukan kecurangan, kriminalitas, bahkan individualisme, yang ternyata bukan hal yang seharusnya terjadi dalam dunia pendidikan.

            Korupsi terjadi karena bobroknya karakter bangsa. Pendidikan tidak lagi menjalankan perannya dalam pembentukan karakter. Tidak sedikit juga ditemukan korupsi terjadi dalam pendidikan. Pendidikan yang seharusnya adalah senjata melawan korupsi tidak lagi memiliki amunisi. Hal ini terbukti dari pemaparan di atas dimana pendidikan karakter telah hilang dari pendidikan.

Pendidikan Karakter

            Akhir-akhir ini pendidikan karakter marak didengung-dengungkan. Mendiknas dalam pidato sambutannya saat peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) mengatakan bahwa pendidikan karakter untuk mewujudkan Indonesia menjadi bangsa yang beradab dan berakhlak moral. Namun pendidikan karakter tidaklah cukup sebatas wacana atau pun sekadar memasukkannya dalam materi ajar di sekolah. Pendidikan karakter haruslah holistik, yaitu terjadi di setiap tempat, di setiap bidang, dan setiap waktu. Karena sebenarnya pendidikan itu harus terjadi disetiap tempat , waktu dan setiap bidang. Seperti yang dikatakan oleh bapak pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu ada tiga pusat pendidikan; keluarga, masyarakat dan sekolah. Secara singkat dapat dikatakan bahwa Life is education and education is life. Seluruh proses dan aktivitas kehidupan adalah pendidikan, sebagai trasformasi nilai-nilai kehidupan. Baik di keluarga, di tempat kerja maupun dalam interaksi sosial.

            Untuk mencega dan memberantas korupsi, pendidikan karakter harus diberikan di setiap tempat, bidang dan setiap waktu. Pemerintah tidak cukup berkoar-koar menyuarakan pemberantasan korupsi tetapi harus memberikan pendidikan karakter melalui hidupnya, teladannya. Tidak lagi dengan lantang memcerca kasus korupsi tetapi kemudian didapati terlibat dalam korupsi.

 

Peran Mahasiswa

            Mahasiswa adalah generasi bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan dalam bangsa ini. Mahasiswa, sebagaimana semboyan yang melekat pada dirinya Student today Leader tomorrow, harus bersikap dan bertindak tegas pada korupsi. Jika sekarang sudah kompromi dengan korupsi bagaiman jika nanti sudah menjadi pemimpin, yang godaan untuk melakukan korupsi sangat besar. Untuk menjadi pemimpin akan datang, mahsiswa harus mempersiapkan diri sedari dini. Mempersiapkan diri dengan karakter yang utuh, sifat kerja keras, idealis, menjunjung tinggi integritas dan sikap saling menghormati.

            Mahasiswa sebagai Agent of Change (agen pembaharuan) tidak boleh diam melihat maraknya korupsi, tidak boleh mempertahankan status quo. Sebagai agen pembaharuan, mahasiswa sangat di tunggu perannya. Mahasiswa harus lantang menyuarakan anti-korupsi baik melalui tulisan, diskusi, seminar, mau pun demonstrasi, tetapi perlu menjaga emosi dan tidak bertindak arogan yang ternyata akan merusak bangsa.

 

Penutup

            Melalui pendidikan karakter yang holistik, terjadi di setiap tempat, waktu dan setiap bidang, akan menghasilkan generasi yang memiliki karakter yang baik. Dengan karakter yang baik keb encian akan korupsi pun akan muncul. Sehingga tidak lagi ditemukan “anggono-anggoro”, “gayus-gayus” yang lain. Mahasiswa yang kelak akan menjadi pemimpin harus memiliki karakter, yang mengatakan tidak pada korupsi, dan mempersiapkan diri agar kelak dapat menjadi pemimpin yang anti-korupsi. Semoga.

 


0 Komentar
Anda harus Login untuk memberi komentar

| Find Us on Facebook  

Loading
LENGKAPI DATA ANDA

BERITA

204825

Saat ini ada 4 tamu dan 0 online user
KOMENTAR TERBARU
Sebarkan Apinya...
   Mas Ucup, 2014-05-08 13:01:16
next generation...
   ronal, 2011-11-30 15:21:27
foto......
   Akhung, 2011-10-31 13:25:09
:)...
   intha, 2011-10-31 10:57:53
cara membeli video...
   Akhung, 2011-04-26 16:29:45